Sekdaprov Gorontalo Ikuti Rakorsus Penegakan Hukum Pilkada Dimasa Pandemi Covid-19

Sekdaprov Gorontalo Ikuti Rakorsus Penegakan Hukum Pilkada Dimasa Pandemi Covid-19

GORONTALO - Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, bersama Forkopimda Provinsi Gorontalo mengikuti rapat koordinasi khusus (rakorsus) penegakan hukum dalam Pilkada Serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 melalui video conference (Vidcon) dari aula rumdis gubernur, Jumat (18/9/2020).

Rakorsus dipimpin Menkopolhukam, Mahfud MD, dengan narasumber yaitu Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BIN dan Kepala BNPB.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang menjadi salah satu narasumber dalam rakorsus tersebut menegaskan, jangan ada lagi pengumpulan massa di tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) selanjutnya.

Terlebih, sebentar lagi akan masuk tahapan penetapan pasangan calon yang disusul dengan tahapan kampanye. Harus dipastikan, tak ada lagi pengumpulan massa, seperti yang terjadi saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon.

”Kita melihat dari jadwal tahapan ini tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan, karena adanya deklarasi dan lain-lain, di kantor KPUD - nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain, ” katanya.

Pengumpulan massa tersebut, lanjut Mendagri terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan Covid-19 serta kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait lainnya. Karena memang pekerjaan ini memang tidak bisa dikerjakan oleh Penyelenggara Pemilu sendiri. Harus didukung oleh semua pihak.

Sementara itu Menkopolhukam, Mahfud MD, menjelaskan rakorsus ini bersifat lebih mengingatkan tentang langkah langkah antisipatif sesudah masuk tanggal 23, 24, 26 hingga tanggal 9 Desember.

Mahfud mengingatkan perlu ditekankan sebelum tanggal 23 September agar daerah-daerah yang belum mengadakan rakor segera menyelenggarakan rakor dan dilaporkan ke pusat, baik KPU dan Mendagri terutama dalam rangka menghindari kerumunan orang. Ia menambahkan agar partai politik dan tim sukses juga diundang dalam rakor untuk mendapat penjelasan.

Hal lainnya yang disarankan yaitu melakukan pendekatan dengan tiga model pendekatan. Pertama, sinergi antar aparat baik aparat penegak hukum maupun aparat institusi-institusi administratif birokrasi agar sinergi di dalam melaksanakan itu.

Yang kedua, supaya ada ketegasan dan konsistensi penindakan bagi pelanggar supaya ada ketegasan dan konsistensi di dalam penegakan hukum, kemudian yang ketiga agar pesan dari penindakan itu bisa diketahui dengan baik, laksanakan publikasi atau sosialisasi tentang penindakan penindakan yang telah dilakukan oleh suatu daerah.(***)

GORONTALO
UPDATES

UPDATES

Previous Article

Dibangun Sejak 2017, Bupati Boalemo Resmikan...

Next Article

Wagub Gorontalo Idris Rahim Salurkan Bantuan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 166

Postingan Tahun ini: 166

Registered: Apr 8, 2021

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 148

Postingan Tahun ini: 148

Registered: May 25, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 109

Postingan Tahun ini: 109

Registered: Aug 19, 2021

Nanang suryana saputra

Nanang suryana saputra

Postingan Bulan ini: 101

Postingan Tahun ini: 101

Registered: Jul 10, 2020

Profle

soniyoner

Empat Rumah Warga Kampung Lubuk Begalung kecamatan Lengayang Dipagar Kawat Berduri Oleh warganya sendiri.
Lempar Petugas Patroli Saat Malam Pergantian Tahun, Dua Pemuda di Nagekeo Diamankan
Sehari Usai Dilantik, Kades Pappalluang Ditahan di Polres Jeneponto, Begini Kasusnya
Baru Seminggu Menjabat, Kapolres Tanah Datar Ringkus 6 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Follow Us

Recommended Posts

Terima Sertifikat CSFA dari BPK, Kapolri Ingin Personel Polisi Miliki Kemampuan Auditor
Surat Permintaan Klarifikasi pada Sekjen Kemenkes Bocor, Ombudsman RI Berikan Penjelasan  
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara
Tony Rosyid: Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres
Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy